Banyak Pengguna ChatGPT, DDPR AS Terapan Aturan Baru.

Gambar: google 

Malang- Menanggapi pertumbuhan pesat AI generatif, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) memperkenalkan peraturan baru seputar penggunaan chatbot AI populer, ChatGPT.

 Langkah ini menyoroti upaya berkelanjutan pemerintah AS dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi transformatif ini, baik di tingkat legislatif maupun pribadi.

Berdasarkan memo yang dirilis Kongres AS, Catherine L. Szpindor selaku Kepala Staf Administrasi DPR, menguraikan pedoman penggunaan ChatGPT. Sekarang, kantor-kantor hanya diizinkan menggunakan ChatGPT versi berbayar, yakni ChatGPT Plus. Versi berbayar menawarkan fitur privasi yang disempurnakan, dan hal ini dinilai penting untuk melindungi data DPR AS. Memo tersebut juga menetapkan bahwa model bahasa besar lainnya tidak diperkenankan.

Perkembangan ini sejalan dengan upaya yang lebih luas di Kongres AS untuk mengatasi implikasi AI. Sekelompok senator partisan, yang dipimpin oleh Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, secara aktif mengerjakan undang-undang yang komprehensif. Senator Richard Blumenthal dan Josh Hawley telah mengadakan audiensi tentang masalah ini, dengan Hawley mengusulkan kerangka kerja untuk akuntabilitas perusahaan. Secara paralel, masing-masing pembuat undang-undang telah memperkenalkan undang-undang yang berdiri sendiri, yang bertujuan untuk berkontribusi pada paket peraturan final.

Dengan menetapkan pedoman baru ini, Kongres AS bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan operasional sekaligus memastikan privasi dan perlindungan data. Seiring berkembangnya perbincangan seputar regulasi AI, penting untuk menemukan titik temu antara inovasi dan akuntabilitas, serta mendorong lanskap AI yang bertanggung jawab dan didorong oleh etika.